Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalla: Anggaran Pendidikan Terus Naik, Dampak Tak Signifikan

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVII di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juli 2017. TEMPO/Iqbal Lubis
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVII di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juli 2017. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan yang terus naik tapi tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. "Kenapa dengan anggaran yang naik terus per tahun, kita belum mengalami kenaikan yang signifikan di pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain," ujarnya dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu, 7 Februari 2018 di Depok.

Jusuf Kalla membandingkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya sekitar seperempat dari dana yang dikucurkan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, realisasi dana bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih terlihat dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca: JK Sebut Ada Anomali dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Anggaran pendidikan, kata Jusuf Kalla, saat ini nilainya mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Adapun anggaran untuk infrastruktur hanya Rp 100 triliun. Demikian dengan anggaran untuk bidang pertahanan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan.

Di sisi lain, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kualitas pendidikan di Indonesia masih lebih rendah. Padahal, peruntukan anggaran pendidikan di Indonesia hampir sama dengan pemerintah negara-negara jiran tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Jusuf Kalla berharap melalui kegiatan tahunan semacam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan para pegiat pendidikan dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia harus diperbaiki sejalan dengan penggunaan anggaran pendidikan. "Perlu juga untuk terus memperbaiki sisi tata kelola dan hasil efektivitas dari penggunaan anggaran pendidikan," ujar Sri Mulyani awal Desember lalu.

Pernyataan Sri Mulyani yang senada dengan Jusuf Kalla itu dikemukakan saat ditemui awak media setelah menjadi pembicara kunci dalam acara Bank Dunia. Acara tersebut bertemakan "Membangun Kelas Menengah: Pertumbuhan Inklusif di Asia Timur dan Indonesia."

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.